Imigration Law

Esta obra congrega resultados de pesquisas e estudos realizados por professores e acadêmicos de diversas áreas de conhecimento a respeito das migrações e refúgio, sob a perspectiva atual das políticas públicas e sociais voltadas para a educação, saúde, assistência social e direitos humanos, buscando discuti-las no campo das desigualdades sociais vigentes na sociedade capitalista de hoje.

Dalam berdirinya negara pasti memiliki suatu tujuan dimana tujuan itu adalah sebuah hal yang positif untuk mengembangkan taraf kehidupan masyarakatnya dengan tujuan akhir memperoleh kesejahteraan. Dalam meraih tujuan tersebut, salah satu caranya yaitu dengan cara membuat hukum yang baik dan menegakan hukum yang berlaku. Dalam penegakan hukum, pasti ada yang berpengaruh dalam pelaksanaannya, dan hal itu dibagi atas faktor internal dan eksternal. Salah satu faktor eksternalnya yaitu adalah keberadaan orang asing. Di Indonesia, orang asing yang berada di wilayah Indonesia, baik menetap hingga tinggal akan mendapat pengawasan dari pihak Imigrasi. Karena orang asing termasuk faktor eksternal yang dapat menghambat pertumbuhan negara atau bahkan menghancurkan negara jika orang asing tersebut masuk ke wilayah Indonesia dengan tujuan yang tidak baik. Saat ini, hanya orang asing yang bermanfaat atau memberikan keuntunganlah yang dapat diberikan izin masuk ke wilayah Indonesia. Jika orang asing tersebut tidak memberikan maanfaat bagi Indonesia atau bahkan membahayakan kemanan negara Indonesia, maka orang asing tersebut tidak dapat diizinkan masuk. Selain penyaringan orang asing yang akan masuk wilayah Indonesia, pihak Imigrasi juga menjaga stabilitas kehidupan masyarakat lokal dan menjaga keamanan wilayah dari orang asing yang mengancam keamanan dan ketentraman dengan melakukan pengawasan orang asing yang sudah berada di dalam wilayah Indonesia. Berbagai cara dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, contohnya seperti melakukan pencegahan dan pengangkalan (Cekal), pemeriksaan mengenai Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK), melakukan penyidikan/ penyidakan, dsb.

Abstrak
Hukum keimigrasian Indonesia mengatur tentang masuk, berada, keluaranya orang asing di Wilayah Indonesia. Negara Indonesia itu sendiri menganut sistem kebijakan selective policy. Hal tersebut dapat dilihat pada Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 8 dan Penjelasan Pasal 8 Tentang Keimigrasian yang mengatur mengenai persyaratan orang asing yang akan masuk, atau keluarnya Wilayah Indonesia. Negara Indonesia sebagai anggota ASEAN menyepakati suatu kebijakan MEA yang mengarahkan kepada kebijakan open door policy. Hal tersebut tentu bertentangan dengan kebijakan selective policy terkhususnya pada bidang keimigrasian. Tulisan ini menganalisis konsep kebijakan selective policy  yang bergeser menjadi kebijakan open door policy pasca disepakatinya kebijakan Masyarakat Ekonomi ASEAN.
Kata Kunci : Open Door Policy, MEA, Selective Policy

ABSTRAK Setiap perkembangan hukum khususnya hukum keimigrasian sebab salah satu dari sub system hukum administrasi Negara membahas keimigrasian di Indonesia. Sebab sebagaimana hukum , keimigrasian pun berhubungan langsung dengan perkembangan masyarakat sehingga memiliki korelasi sangat kuat, baik diliat dari fungsi, penerapan dan perkembangannya. Rumusan masalah dalm jurnal ini yaitu bagaiamana perkembangan system keimigrasian di Indonesia. Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui pekermbangan hukum keimigrasian dalm system hukum nasional. Ditulis dengan metode descriptif analitis, yaitu dengan menghubungkan hasil kajian literature guna membahas kedalam rumusan masalah yang diangkat. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu menemukan bahwa eksistensi dan berkembangnya peraturan keimigrasian dalam system hukum nasional Indonesia dari Toelatingsbesluit 1916 hingga kini Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2011. Saran dari penulis yaitu agar sesering mungkin dilaksanakan diskusi diluar kelas agar pengetahuan dan literature taruna/taruni tentang keimgrasian bisa terus ditingkatkan. ABSTRACT Every legal development, especially imigration law, because one of the State administrative subsystems of law discusses imigration in Indonesia. Because as law, imigration is directly related to the development of society so that it has a very strong correlation, both from the function, application and development. The formulation of the problem in this journal is how the development of the imigration system in Indonesia. The purpose of this paper is to find out about imigration legal considerations in the national legal system. Written by descriptive analytical method, namely by linking the results of the literature study to discuss the formulation of the problem raised. The conclusion of this journal is to find that the existence and development of imigration regulations in the Indonesian national legal system from Toelatingsbesluit 1916 until now Law No. 06 of 2011. Advice from writers is that as often as possible discussions are held outside the class so that the knowledge and literature of cadets can continue to be improved..

Perkembangan dalam dunia pengangkutan saat ini adalah penggunaan moda transportasi udara yaitu pesawat terbang. Maskapai penerbangan saat ini seringkali melakukan penundaan penerbangan atau delay dengan berbagai alasan. Hal ini menyebabkan kerugian konsumen. Penelitian yang di lakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab terhadap penumpang yang mengalami keterlambatan penerbangan dan upaya hukum apa yang dapat ditempuh oleh penumpang atas keterlambatan penerbangan. Semua ini karena perkembangan perusahaan pengangkutan udara, namun perkembangan itu tidak di sertai dengan adanya hak-hak penumpang. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan harus mengganti kerugian yang di derita penumpang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Upaya hukum yang dapat di tempuh oleh penumpang atau konsumen pengangkutan udara adalah meminta ganti rugi terhadap perusahaan pengangkutan udara. Meski kenyataannya tanggung jawab peru...

ANG.: Security is a natural human need. Security needs include a desire for steady employment, health insurance, safe neighborhoods, and shelter from the environment. This article presents a description of the nature of the  of the safety of the refugees, and persons with subsidiary protection, which are guaranteed with due respect for the rules of the Geneva Convention, and the safety of foreigners who applying for international protection.
POL.: Bezpieczeństwo stanowi naturalną potrzebę człowieka. Wyraża się ono w pragnieniu stałego zatrudnienia, posiadania opieki zdrowotnej, bezpiecznego sąsiedztwa i schronienia. Prezentowany artykuł zawiera opis sytuacji uchodźców. Autorka wskazuje na społeczny i prawny wymiar bezpieczeństwa uchodźców i osób z przyznaną ochroną uzupełniającą które jest gwarantowane z poszanowaniem zasad Konwencji genewskiej, oraz kwestie bezpieczeństwa cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową.

ABSTRAK Tenaga kerja asing (TKA) yang tersebar di indonesia bukanlah fenomena baru bagi Indonesia,setelah Indonesia ikut dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan penanaman modal asing sebagai salah satu target Pemerintah untuk mengenjot ekonomi nasional yang menjadi penyebab adanya penambahan kuantitas TKA di Indonesia padahal masyarakat indonesia sendiri masih banyak yang pengangguran.Regulasi keimigrasian indonesia sendiri dalam menanggapi tenaga kerja asing yg masuk ke Indonesia haruslah ketat,bagaimana TKA menggunakan dokumen kerjanya yang sesuai menurut keimigrasian di indonesia.Indonesia yang merupakan salah satu negara berkembang dan mempunyai sumber daya alam yang sangat melimpah terdiri dari sumber daya alam nabati, sumber daya hewani dan sumber daya alam mineral menjadi tujuan TKA untuk bekerja. Kata kunci : Tenaga kerja asing,keimigrasian,sumber daya

Esta pesquisa trata do processo legislativo de elaboração da Nova Lei de Migração brasileira, Lei 13.445/17, ocorrido entre 2013 e 2017. O objetivo é compreender quais significações foram propostas, disputadas, recusadas ou atribuídas à imigração internacional ao longo da construção daquele marco legal, assim como identificar quais diálogos e negociações conduziram aos caminhos e estratégias escolhidos pelos atores envolvidos. Para tal, desenvolvo uma etnografia de arquivos, utilizando documentos disponibilizados principalmente pelo Congresso Nacional. Ademais, buscando coletar dados não disponíveis em arquivos, entrevisto atores-chave do processo. Optei por realizar uma exposição cronológica do campo de pesquisa, focando em cinco pontos considerados relevantes a partir da literatura e das informações coletadas na etnografia, a saber: imigração e identidade nacional; imigração e motivos para migrar; imigração e direitos; imigração e controle migratório; e imigração e estrutura de Estado. Busco conciliar perspectivas das Antropologias da Migração, da Política, do Direito e do Estado. Esta última, particularmente, introduz uma lição fundamental, é dizer, que o Estado não é um ente monolítico ou homogêneo, possuindo em seu interior uma pluralidade de atores com diferentes concepções. Essa noção contribuiu para compreender embates que se desenrolavam entre atores internos ao Executivo e para entender a própria disputa por perfis de Estado. Como principais observações, indico que a identidade nacional brasileira foi predominantemente interpretada como compatível e constituída pela imigração. Independentemente da precisão empírica dos argumentos, é importante notar que essa leitura do imigrante como parte da história nacional tem efeitos muito concretos para a aprovação da nova lei. Na parte de motivos para migrar, as discussões não se estenderam, mas chama a atenção a aprovação da acolhida humanitária sem praticamente nenhuma oposição. O mesmo poderia ser dito da parte de direitos, que foi alvo de poucas contestações, indicando a força da leitura do imigrante como sujeito de direito. A grande discussão se estabeleceu em torno do controle migratório, na qual, além de parlamentares, defrontaram-se sociedade civil organizada e integrantes da Polícia Federal. Os primeiros partiam de perspectivas garantistas, buscando dotar o imigrante de direitos para defender-se de medidas arbitrárias do Estado, enquanto os últimos seguiam uma perspectiva de segurança. Quanto a estes, é interessante notar que há ao menos duas “gerações” de discursos, em que especialmente a segunda associa os imigrantes diretamente a ameaças. Na parte de estrutura migratória, houve uma forte disputa entre MJ e MTE sobre protagonismos administrativos e sobre visões humanistas ou trabalhistas da imigração. Frente aos desentendimentos, foi eficaz a estratégia traçada por alguns atores de escapar ao debate para permitir que o resto do projeto tramitasse. Nesses últimos dois pontos é relevante notar que os resultados apenas podem ser compreendidos ao se analisar as negociações em torno do projeto, não podendo ser resumidos às intenções de um único ator ou de uma posição genérica de Estado. Finalmente, chamo a atenção para a necessidade de levar a sério as políticas migratórias da região, rejeitando sua redução a meras imitações da países do Norte Global.

The 1951 Convention on the Status of Refugees, defines a refugee as “a person who, because of a well-founded fear of persecution, for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political party, is outside the State of his or her nationality and does not wish to be protected by that State. The development of the situation in Afghanistan is the occurrence of government control by the Taliban, as well as the occurrence of a wave of refugees so that 23 countries evacuate the Afghan population out of their country. This incident triggered a wave of demonstrations for Afghan refugees in Indonesia, including Afghan refugees from Bhadra Resort Hotel Community House, Bintan Regency.
Demonstrations that are routinely carried out cause unrest in the community, in addition to rallies that disturb the refugee community, they often carry out negative activities in the form of immoral acts, disobedience to shelter rules, use of motorized vehicles, fights between refugees and betel nut marriages. The peak of public unrest occurred after the beating of a local resident by a Sudanese refugee. The community asked the Refugee Task Force and the Government to supervise and take action against refugees, including motorized vehicles belonging to refugees. This is a challenge for the local government's policy strategy in dealing with refugees.
The method used by the researcher is the PEST Analysis Method and the SWOTH Method, based on the PEST analysis method, Socio-Cultural and Legal Factors are the dominant and influential factors in the Handling of Refugees in Bintan Regency, and based on the SWOT method is to minimize internal problems so as to capture opportunities for local government policies that better.

Geçici koruma denilen statü, ülkelere yönelen kitlesel göç akınına verilen ekonomi-politik yanıtı formüle eder. 1994 Yönetmeliğinde savaştan kaçarak Türkiye’ye yönelen kitlelerin sınır ötesinde durdurulması, Yönetmelikteki ifadeyle “aksine bir siyasi karar alınmadıkça” esas sayılmıştı (m.8). Suriyelilerin kitlesel olarak Türkiye sınırına gelmeye başladığı 2011 yılında, 1994 Yönetmeliği yürürlükteydi, bu yönetmeliğe göre sınır boyunca nüfus akınını durdurmak mümkünken, kapıların açılması siyasal bir tercihtir. Gaziantep ve çevresinde, göç akını başlar başlamaz, 2012 ve özellikle 2013 yılında Türkiye’nin geri kalanı ile uyumsuz ve ilk bakışta paradoksal biçimde işsizlik oranlarındaki ciddi düşüş, imalata yönelik ciddi bir sermaye girişine işaret etmektedir. Yeni Suriyeli girişinin 2018 yılından itibaren nispeten yatay bir çizgi takip etmesini, Afganistan, Pakistan ve diğer ülkelerden göçün yoğunlaşması takip etmiştir. Bu olaya ikinci etap olarak bakılabilir...

Pengawasan Keimigrasian mencakup penegakan hukum keimigrasian dimana dalam pelaksanaan tugas keimigrasian keseluruhan aturan hukum keimigrasian ditegakkan kepada setiap orang yang berada di dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia baik itu WNI (Warga Negara Indonesia) ataupun WNA (Warga Negara Asing).

Indonesia adalah salah satu negara yang besar di Asia dan memiliki masyarakat terbanyak nomor 4 di dunia. Hal itu juga didukung dengan berkembangnya paham ideologi dan kepercayaan diantara masyarakatnya. Dengan adanya sumber daya manusia dan alam yang melimpah, memancing orang – orang asing ataupun teroris asing yang ingin mengintervensi dan mengeksploitasi apa yang dimiliki oleh negara ini. Perkembangan teknologi dan informasi sampai saat ini juga memberikan andil yang besar dalam menanggulangi ancaman dari luar perbatasan negara Indonesia. Sehingga melahirkan pemikiran dari para pemuda yang modern dan dapat menyesuaikan dengan keadaan zaman ini. Hukum keimigrasian yang berlaku saat ini di Indonesia dapat menjadi acuan bagi kaum millennial untuk menjaga kedaulatan negara Indonesia.

Metode yang digunakan dalam jurnal ini yaitu pendekatan secara deskriptif dengan mengambil sumber dari beberapa jurnal yang terkait dengan judul yang tertera. Pendekatan ini dilakukan agar dapat mengambil inti dalam penanggulangan teroris asing yang masuk ke wilayah Indonesia. Dalam jurnal ini akan membahas bagaimana hukum keimigrasian menyaring orang asing yang bermanfaat dan tidak bermanfaat serta bagaimana para kaum millennial mengambil langkah dalam menjaga kedaulatan negara ini. Hasil dari penelitian ini adalah memperoleh data dan sumber yang konkrit dan menjadi pembelajaran bagi pembaca terhadap fenomena yang berkembang saat ini.

Exposé basé sur les articles et le rapport de Patrick Weil. Bref historique : Pays de faible natalité, la France a été largement ouverte à l'immigration étrangère, qui a régulièrement été supérieure à l'émigration depuis le début du 19 ème siècle, sauf de 1851 à 1872 et de 1931 à 1936. On comptait 1 150 000 étrangers en France en 1911, soit 2,8% de la population, chiffre qui est passé à 2 891 000 en 1931, soit 7%. En effet, au lendemain de la Première Guerre mondiale, la perte de nombreux hommes et la nécessité de reconstituer l'économie nationale ont entraîné la mise en oeuvre d'une politique d'immigration. Ainsi, aux contingents de Belges venus spontanément au cours du 19 ème siècle dans la région du Nord ont succédé de fortes vagues d'immigrants italiens (35% du total des étrangers en 1931), polonais (20%), espagnols (15%), ainsi que beaucoup d'immigrants des pays d'Europe centrale ou orientale. Ces étrangers venus en France entre les deux guerres formèrent souvent de véritables «colonies» (Italiens des villages agricoles en moyenne Garonne, Polonais des cités minières du Nord et du Pas-de-Calais ou de la Lorraine), conservant leur langue et leurs traditions, avec le secret espoir de retourner dans leur pays. Après la seconde guerre mondiale la nature et les formes que prit l'immigration changèrent de manière assez importante comme nous allons le voir de manière développée par la suite. La politique de l'immigration et de la nationalité est une politique publique qui, durant très longtemps, n'a pas existé de manière formelle. En effet si l'on considère qu'une politique publique est à la fois un projet et un processus de changement de la réalité, force est de constater que de projet il n'y eut pas. Certes la question de l'immigration était régulièrement posée aux autorités publiques mais c'était toujours de manière ponctuelle et conjoncturelle et surtout, de fait, traité comme tel. Jusqu'au milieu des années 30 chaque ministère concerné prend au « coup par coup » les décisions appropriées quand la question de l'immigration est soulevée. Les ministères concernés sont le plus souvent ceux de l'Intérieur, des Affaires Etrangères, du Travail. Ce n'est qu'après qu'apparaîtra une politique générale de l'immigration.

Este artigo problematiza a responsabilidade da empresa em relação à garantia dos direitos do trabalhador imigrante. No contexto da globalização e da crise do Estado-Nação, a vulnerabilidade do trabalhador imigrante demanda proteção social ativa. Sendo o trabalho a essência da migração, a pessoa que se desloca do seu país e busca melhores condições de vida só se faz presente efetivamente na realidade social em consequência do trabalho digno. Diante da flexibilização do monopólio estatal enquanto único ente garantidor de direitos, é necessário que outros atores socialmente influentes se façam presentes. Dentre esses atores, a Empresa aparece enquanto instituição de valor social e deve assumir o protagonismo da garantia dos direitos do trabalhador imigrante.

Latar belakang Peperangan dan kejahatan kemanusiaan lainnya diberbagai belahan dunia masih menjadi pusat perhatian dan tidak kunjung dapat dihilangkan. Hal ini tentu menimbulkan rasa takut dan ketidaknyamanan terhadap masyarakat pada negara-negara yang mengalami permasalahan tersebut. Akibat rasa takut serta ketidaknyamanan tersebutlah, mereka terpaksa mencari perlindungan (suaka) serta mengungsi ke negara-negara tertentu, untuk dapat bertahan hidup sampai konflik di negara asalnya berakhir. Keadaan tersebut telah menjadikan mereka layak untuk disebut sebagai pengungsi dan pencari suaka, serta layak berada di bawah naungan UNHCR. 1 Selain itu, Perkembangan teknologi transportasi, informasi dan komunikasi telah mendorong munculnya masalah masalah baru dalam hukum internasional, terutama persoalan dalam penanganan pengungsi. Perpindahan dan pergerakan orang yang semakin mudah juga menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya migrasi penduduk. Hal tersebut menjadi bagian dari perkembangan dan dinamika hukum internasional 2

Nel presente contributo, dopo aver esaminato i motivi che hanno indotto l'Unione europea a predisporre una gestione integrata delle frontiere esterne degli Stati, si è proceduto, in primo luogo, ad analizzare le disposizioni previste nei Trattati europei in materia e, poi, ci si è soffermati sull'origine, la struttura e i compiti dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione internazionale alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (FRONTEX) e sul nuovo ruolo " rafforzato " che tale Agenzia assumerà in seguito all'approvazione definitiva della Proposta di Regolamento COM (2015) 671 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla Guardia costiera e di frontiera europea.

O presente artigo tem como objetivo analisar o Projeto de Lei (PL) n. 2.516/2015, atualmente em tramitação na Câmara dos Deputados em regime de prioridade e que visa estabelecer uma nova Lei de Migrações para o Brasil, em substituição ao defasado Estatuto do Estrangeiro (Lei n. 6.815/1980), forjado ainda no período da ditadura militar. Busca-se no presente texto analisar as principais diferenças entre o referido Projeto e o atual Estatuto do Estrangeiro, abordando-se as inovações trazidas e as principais diferenças existentes entre eles. Também são analisadas as limitações hoje existentes na legislação brasileira quanto aos direitos humanos fundamentais dos migrantes no Brasil, verificando-se a necessidade de uma legislação mais moderna e apropriada para a nova realidade dos fluxos migratórios no país. Constata-se, ao final, que o PL n. 2.516/2015, além de estar fortemente comprometido com a promoção dos direitos humanos dos migrantes, representa uma das mais significativas mudanças no paradigma referente ao fenômeno migratório no país.

Was vor ein paar Wochen noch unwahrscheinlich schien, wird heute langsam zur Routine. Gewalt durchdringt alles, kriecht aus den dunklen Zellen des (Un-)gewissen, die mit Nationalismus überzogen sind. Es kriecht aus Jedwabne heraus, wo Polen ihre jüdischen Nachbar:innen verbrannten, und kehrt in die Wildnis zurück. Man kann das, was hier ist, nicht abholzen und verbrennen. Diejenigen, die hier sind. Niemand ist hier zu Hause. Der Großvater wurde in Baku geboren, die Großmutter stammte aus einer belarusischen Familie, der Urgroßvater kam aus Preußen und änderte seinen Namen. Mein Vater ist in die USA ausgewandert. Ich bin kurz nach der Grundschule weggezogen. Hier, wo ich bin, war schon einmal jemand. Das ganze Kollektiv arbeitet daran, wo ich sein werde.

Zofia nierodzińska
Stany graniczne. Notatki z pogranicza polsko-białoruskiego
rys. Zofia nierodzińska

To co wydawało się jeszcze przez kilkoma tygodniami mało prawdopodobne, dziś powoli staje się rutyną. Przemoc przenika wszystko, wyłazi z upchniętych w podświadomości, upudrowanych nacjonalizmem ciemnych komórek (nie)pamięci. Wyłazi z Jedwabnego, w którym Polacy spalili swoich żydowskich sąsiadów, powraca w puszczy. Nie wytnie się i nie spali tego co jest, tych, którzy_re są. Tu nikt nie jest u siebie. Dziadek urodzony w Baku, babcia w białoruskiej rodzinie, pradziadek z Prus, zmienił nazwisko. Ojciec wyemigrował do Stanów. Ja wyprowadziłam się stąd tuż po podstawówce. Tu, gdzie jestem, ktoś był już wcześniej. Na to, gdzie będę pracuje cały kolektyw.

As velhas questões que envolvem políticas de migração, imigração, nacionalidade, pessoas e cidadãos continuam a desafiar o constitucionalismo, a democracia e os direitos humanos. Nos dias atuais, o movimento de entrada ou saída de indivíduos de um país para o outro ou dentro de um mesmo país – de um estado para o outro, de uma cidade para a outra etc. – (migração) é imenso, como nunca se viu!

Também nunca se presenciou tamanho fluxo de estrangeiros vindos de todos os lados do globo (por motivos dos mais diversos, v.g., catástrofes, guerras, procura de um futuro melhor) rumo às terras brasileiras (imigração), visando aqui se estabelecerem e “ganharem a vida” .

Compreender e lidar com esse fenômeno, com a pluralidade étnica (e ética) que faz parte de uma nação (e ínsita às nações), a partir do histórico da diversidade sociocultural em nível mundial, constitui um desafio que as nações de pessoas constitucionais (inclusive a nação brasileira) precisam alcançar e superar.

A sociedade brasileira, como de resto ocorre com a maior parte das sociedades do mundo atual, depara-se com um século (o presente século XXI) onde a diversidade se faz presente e é complexa, o que traz para a realidade a necessidade de remodelação diante do que seja aquele difuso conceito histórico de “nação brasileira” . O quadro que se instala faz intensificarem-se os debates acerca dos desafios abertos pelos novos processos de mundialização do capital (globalização da economia), principalmente, sobre o trânsito de pessoas entre as novas fronteiras geopolíticas . O transnacionalismo é a tônica do presente século e um fenômeno irreversível .
A Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) assegura o direito de ir e vir das pessoas em todo e qualquer país .

Neste sentido, compete a cada nação independente e soberana, estabelecer suas regras internas para o reconhecimento e efetivação desse direito universal. Cada sociedade legisla de acordo com seus próprios interesses no tocante à abordagem de fluxos migratórios , de modo que a regulamentação desse fato social assume importância estratégica para os governos.

Mas nesse contexto é preciso ressaltar que o fenômeno (i)migratório não é um episódio dissociado das relações humanas, onde não há perda, restrições e privações de direitos básicos de seres humanos ao se cruzar fronteiras. Ao contrário! Ao se transpor as barreiras transfronteiriças fatos e surpresas ocorrem, nem sempre boas, mas situações que colocam em risco a vida de (i)migrantes se apresentam e muitas vezes vitimizam aqueles que se aventuraram (por vontade ou necessidade) a deixarem o seu lugar de origem, principalmente quando se verificam casos de migração ilegal.

Isto porque o quadro que se verifica é que os Estados têm atribuído direitos de cidadania com base na nacionalidade, portanto, pertencer a um determinado Estado torna-se necessário para ser oficialmente reconhecido e capaz de se mover, trabalhar e viver .

Ao lado desse fator, considerando o direito de livre circulação dos seres humanos em igualdade de condições e direitos, evidentemente adaptado aos contextos de determinadas circunstâncias e especificidades que devem ser consideradas, os problemas desencadeados pelos fluxos (i)migratórios que atualmente se verificam em diversos países do globo e, notadamente no Brasil, devem ser encarados de frente e com responsabilidade pelos governos, onde a preocupação com a proteção dos direitos humanos dos (i)migrantes deve se converter em atitudes práticas; assim como políticas públicas efetivas devem ser o alvo dos poderes públicos nacionais nesse sentido. Presente, portanto, a real necessidade de prover esta circunstância, não peculiar, com a aderência do núcleo mínimo do direito universal, incluindo a política da boa governança e da nacionalidade, a fim de se solidificar o conteúdo essencial dos direitos humanos fundamentais em favor dessas pessoas.

O presente texto tem como finalidade realizar uma abordagem acerca do fenômeno (i)migratório enquanto um descolamento que carece de proteção e de políticas públicas levadas a efeito pelas autoridades constituída dos países, visando-se a proteção dos direitos humanos dessas pessoas. Também busca analisar o caminhar do Brasil no estabelecimento de uma legislação e política migratória voltada à proteção dos direitos humanos fundamentais dos migrantes. Em seguida é analisado um caso especifico de conflito atual envolvente dos problemas imigratórios: uma decisão do Tribunal Constitucional da República Dominicana à luz dos diretos humanos fundamentais, passando-se, ato contínuo, à análise do direito à nacionalidade enquanto um direito humano fundamental.

Perkembangan dalam duani pengangkutan saat ini adalah penggunaan moda transportasi udara yaitu pesawat terbang. Maskapai penerbangan saat ini seringkali melakukan penundaan penerbangan atau delay dengan berbagai alasan. Hal ini menyebabkan kerugian konsumen. Penelitian yang di lakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab terhadap penumpang yang mengalami keterlambatan penerbangan dan upaya hukum apa yang dapat ditempuh oleh penumpang atas keterlambatan penerbangan. Semua ini karena perkembangan perusahaan pengangkutan udara, namun perkembangan itu tidak di sertai dengan adanya hak-hak penumpang. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan harus mengganti kerugian yang di derita penumpang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Upaya hukum yang dapat di tempuh oleh penumpang atau konsumen pengangkutan udara adalah meminta ganti rugi terhadap perusahaan pengangkutan udara. Meski kenyataannya tanggung jawab peru...

The great white north, Canada is a huge immigrant centric country that admits more than 200,000 immigrants every year from all parts of the world. Refugees and other people come looking for shelter in this country every year. Canada is an attractive option to many as there is a very good education system and a lot of job opportunities. There is no unrest or political problems. Families and individuals can live in peace and happiness with this country. Hence, many people look for Family Sponsorship Canada.