Greenpeace dan Celios Dorong Pemerintahan Prabowo-Gibran Kurangi Produksi Tambang

Jakarta, Beritasatu.com - Riset Greenpeace dan Celios mengungkap industri pertambangan sebagai pilar utama ekonomi Indonesia ternyata menimbulkan efek negatif pada sisi kesehatan masyarakat, lingkungan, pendidikan, dan penggunaan digital di desa. Kedua lembaga itu mendorong pemerintahan baru presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk menuju ke ekonomi hijau dengan mengurangi produksi tambang.

Riset itu menyebutkan terdapat perbedaan yang cukup signifikan dari sisi pendidikan hingga kesehatan terhadap desa tambang dan desa nontambang.  

Ekonom Celios Naihul Huda mengatakan, desa yang menjadikan tambang sebagai sektor ekonomi utama mengalami banyak masalah dalam hal kesejahteraan, seperti pendidikan yang lebih rendah, kesulitan air bersih, sulitnya akses ke pelayanan kesehatan, rentan terhadap bencana alam seperti banjir dan kebakaran hutan, hingga mengalami hambatan pengembangan usaha kecil dan mikro.

"Hal ini semakin memperkuat bukti bahwa sektor industri ekstraktif, utamanya pertambangan akan membawa dampak sosial dan lingkungan yang tak bisa diabaikan," ungkapnya dalam diskusi di Jakarta Pusat, Rabu (26/6/2024).

“Penelitian ini juga menunjukkan bahwa desa di dekat wilayah tambang memiliki potensi air dan tanah tercemar limbah yang lebih tinggi dibanding desa lain,” tambahnya.

Selain itu, dia menyebutkan industri ini juga mengakibatkan desa tambang rentan terkena bencana banjir, kebakaran hutan, dan tanah longsor.

Sebagai contoh, pada 2018 ada satu dari dua desa dengan sektor utama tambang mengalami kebanjiran, sementara hanya satu dari empat desa nontambang yang alami kebanjiran.

Nailul menyarankan pemerintah baru untuk melihat peluang ekonomi lain dan hijau yang dapat menyokong negara. Dia mengimbau untuk pemerintahan baru nanti tidak abai akan dampak yang timbul dari industri pertambangan.

Meski begitu, ia turut menyadari pada 2020-2022 akhir, ekonomi negara sempat bertumbuh karena peran sektor pertambangan lewat program hilirisasi yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi.

Namun, pada rentang 2010-2020, dia melihat terjadinya penurunan ekonomi pada sektor ini, sehingga pemerintah harus mulai mengurangi produksi tambang dan menggantikan dengan sektor ekonomi lain.