Metode pembayaran dengan sistem pindai kode batang (QRIS) menjadi salah satu pilihan pembelian deposit di situs judi daring, seperti terlihat di Mataram, Rabu (19/6/2024).
JAKARTA, KOMPAS — Tingkat kepuasan publik terhadap penuntasan kasus hukum, termasuk di antaranya perjudian, menurun. Publik menunggu terobosan dari Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring untuk menuntaskan kasus-kasus perjudian karena dapat berdampak langsung ke masyarakat.
Survei Kepemimpinan Nasional (SKN) Kompas yang digelar pada 27 Mei-2 Juni 2024 menunjukkan, tingkat kepuasan masyarakat pada kinerja di bidang hukum menurun 0,9 persen dibandingkan dengan survei Desember 2023. Dari lima aspek di bidang penegakan hukum, satu-satunya aspek yang mengalami penurunan adalah terkait penuntasan kasus hukum.
Aspek penuntasan kasus hukum yang meliputi perampokan, pembunuhan, narkoba, dan perjudian mendapatkan tingkat kepuasan 56,1 persen. Tingkat kepuasan ini menurun 0,7 persen dibandingkan survei Desember 2023.
Adapun empat aspek lainnya di bidang penegakan hukum meningkat. Namun, pada aspek pemberantasan suap dan juali beli kasus hukum, tingkat kepuasan tetap berada di bawah 50 persen, tepatnya 43,2 persen.
Pemberantasan judionline harus menjadi prioritas karena dampaknya langsung ke masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah.
Pengajar hukum pidana di Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menilai, penurunan tingkat kepuasan masyarakat pada aspek penuntasan kasus hukum tidak lepas dari sorotan publik pada beberapa kasus menonjol akhir-akhir ini. Publik memantau kasus pembunuhan Vina Cirebon yang dianggap belum tuntas.
Di sisi lain, dampak dari judionline terus menyita perhatian masyarakat. Korban dari perjudian daring terus bertambah, bahkan tidak sedikit yang meninggal akibat dibunuh atau bunuh diri.
Apalagi, korban judi online sebagian merupakan kalangan menengah ke bawah. Mereka terhanyut dengan nominal judi online yang relatif kecil, tetapi jika dilakukan terus-menerus dapat menghabiskan uang yang dimiliki. Tak jarang, mereka bisa terjerat utang dan membuat kehidupan semakin sulit.
”Pemberantasan judi online harus menjadi prioritas karena dampaknya langsung ke masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah,” ujar Abdul Fickar saat dihubungi, Kamis (20/6/2024).
Lebih jauh, kata Fickar, satuan tugas (satgas) pemberantasan perjudian daring yang baru saja dibentuk harus memberikan terobosan dalam menuntaskan kasus-kasus perjudian daring. Satgas yang terdiri atas beberapa kementerian/lembaga harus menunjukkan tajinya dalam mengakselerasi pemberantasan perjudian daring.
Sebab, menurut dia, penuntasan kasus perjudian daring sejatinya bisa dilakukan aparat penegak hukum tanpa harus membentuk satgas khusus. Aparat penegak hukum, seperti kepolisian, memiliki sumber daya yang memadai untuk mendeteksi dan mengungkap judi online yang meresahkan masyarakat. Bahkan, ujung tombak dari satgas tetaplah di kementerian/lembaga masing-masing.
”Pembentukan satgas jangan hanya untuk menakut-nakuti saja. Harus ada dampak langsung terhadap pemberantasan judi online,” katanya.
Terungkapnya kasus besar
Peneliti Pusat Studi Antikorupsi (Pukat) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Zaenur Rohman, mengungkapkan, pihaknya bisa memahami mengapa tingkat kepuasan publik di bidang penegakan hukum meningkat. Ia menduga kenaikan tingkat kepuasan di bidang hukum tersebut terkait dengan terungkapnya beberapa kasus besar belakangan ini yang membuat publik terenyak dan marah.
KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO
Suasana saat lanjutan persidangan kasus korupsi Kementerian Pertanian yang menjerat bekas menteri pertanian Syahrul Yasin Limpo, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jakarta, Rabu (5/6/2024).
”Ketika kasus-kasus ini ditangani aparat penegak hukum, itu bisa meningkatkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Kita sebut, misalnya, kasus korupsi timah Rp 271 triliun, atau kasus SYL (Syahrul Yasin Limpo), lalu sebelumnya ada korupsi BTS di Kominfo,” ujar Zaenur.
Secara spesifik, penanganan kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi oleh bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo disebut Zaenur akan berdampak pada tingkat kepercayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyidik kasus tersebut. Begitu pula dengan penanganan kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah tahun 2015-2022 juga memberi efek pada tingkat kepercayaan publik kepada Kejaksaan Agung.
Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh institusi-institusi penegak hukum jika ingin terus memelihara kepercayaan publik, yaitu mempertahankan kinerjanya agar terus baik dan tetap menangani kasus besar (big fish). Selain itu, juga meminimalkan sedikit mungkin masalah yang ditimbulkan oleh internal institusi tersebut.
Namun, memang, dari semua aspek pemberantasan korupsi, skor tingkat kepuasan publik paling rendah tetap ada pada penilaian terhadap pemberantasan kasus suap dan jual beli kasus.
KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO
Dua tersangka kasus korupsi timah saat turun dari mobil tahanan ketika dilimpahkan Kejaksaan Agung kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Kamis (13/6/2024).
”Mengapa? Karena masyarakat masih mengalami sendiri bagaimana ketika berhadapan dengan hukum mereka harus mengeluarkan biaya tidak resmi, tidak sah. Cerita itu menyebar ke orang-orang, ke teman, saudara, tetangga, dan seterusnya di masyarakat dan lingkungan,” ujar Zaenur.
Ia pun mencontohkan beberapa kasus jual beli kasus yang mungkin dialami masyarakat saat berurusan dengan penegakan hukum dan hal tersebut sangat dirasakan.
”Mereka harus membayar suap untuk apa pun, gitu, ya, mulai dari penangguhan penahanan harus bayar suap, sampai persidangan membayar suap, dan seterusnya. Itu kemudian menimbulkan kesan buruk publik terhadap pemberantasan korupsi, khususnya di sektor penegakan hukum,” kata Zaenur.
