Cegah Kecurangan, Sukarelawan Siapkan 9 Juta Saksi untuk Anies-Muhaimin

Koordinator Nasional Bakorsi Dendi Susianto mengungkapkan, Bakorsi merupakan bagian program yang dibentuk Forum Komunikasi Relawan Anies dengan cara membuat tim 100 orang secara berjenjang dari nasional, provinsi, kabupaten/kota, hingga tingkat desa. Program ini secara khusus untuk menangani urusan saksi dalam Pemilu 2024. Bakorsi diluncurkan pada 11 Juni 2023 dan sampai saat ini Bakorsi Relawan Anies telah dikukuhkan di 15 provinsi dan 80 kabupaten/kota.

Baca juga: Memanfaatkan Sukarelawan

Menurut Dendi, tugas dari tim Bakorsi tak hanya menjadi saksi, tetapi juga meningkatkan elektabilitas Anies yang kini berpasangan dengan Muhaimin.

”Jika di tim itu ada 100 orang baik dari tingkat provinsi sampai kabupaten/kota, lalu masing-masing dari mereka mengajak minimal tiga anggota keluarganya untuk memilih pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, kami memperkirakan akan ada 9 juta saksi pendukung Anies-Muhaimin nantinya,” kata Dendi di sela acara konsolidasi Bakorsi di Posko Relawan Anies, Jakarta.

Acara ini juga dihadiri bakal cawapres dari Koalisi Perubahan yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.

Baca juga: Saksi Parpol, Ujung Tombak Pengawal Suara dalam Pemilu

Selain itu, Bakorsi juga berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat soal pemilu melalui simpul-simpul relawan pendukung Anies-Muhaimin. ”Menyosialisasikan supaya pemilih itu bahwa pemilu hak kita supaya nasib arah politik Indonesia, kita nyoblos itu sebagai sumbangan terhadap negara ini, supaya kepentingan rakyat terpenuhi. Kita harapkan kesadaran masyarakat terbangun,” ujar Dendi.

Dalam sambutannya, Muhaimin menilai dari pemilu ke pemilu masyarakat semakin pasif dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu. Sistem demokrasi di Indonesia yang berjenjang dan rumit, ditambah dengan wilayah yang luas, masih membuka potensi pemilu berjalan tidak transparan dan sarat kecurangan. Sebab itu, kehadiran saksi diharapkan bisa mengawal pemilu serta mencegah pencurian dan penggelembungan suara.

”Saksi pemilihan presiden itu penting sekali, bukan saja untuk menjaga hubungan dan amanah yang diberikan rakyat, melainkan juga sebagai pengawas. Kita (harus) tahu sistem pemilu ini membutuhkan kontrol masyarakat, kontrol civil society, dan kontrol seluruh relawan,” ujar Muhaimin.

Menurut Muhaimin, Pemilu 1999 merupakan pemilu sangat terbuka dan terkontrol dengan baik. Ia menilai antusiasme masyarakat untuk terlibat dalam keterlibatan pada pemilu pertama setelah tumbangnya Orde Baru itu tergolong tinggi.

Namun, setelah beberapa kali pemilu setelah reformasi itu, kata Muhaimin, masyarakat cenderung pasif dalam mengontrol jalannya pemilu. Sikap pasif ini disebabkan berbagai faktor, salah satunya pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung.

Saksi pemilihan presiden itu penting sekali, bukan saja untuk menjaga hubungan dan amanah yang diberikan rakyat, melainkan juga sebagai pengawas.

Pilkada langsung juga ditengarai menjadi sebab maraknya praktik politik uang itu menyebabkan calon kepala daerah yang tidak memiliki uang kemungkinan besar akan kalah di pilkada. Sebab, politik uang menjadi salah satu cara yang kerap digunakan para calon saat menghadapi pilkada. Sejak ada politik uang, masyarakat sudah mulai bersikap apatis.

Untuk itu, Muhaimin meyakini kehadiran Bakorsi sangat penting dan strategis untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilu 2024. Dengan demikian, para relawan dan saksi itu tak hanya menjaga kepercayaan yang diberikan rakyat, tetapi juga dapat menjadi kontrol jalannya pemilu secara transparan.

”Saat ini dibutuhkan perbaikan birokrasi sistem pemilu. Kita harus terus bersinergi dan janji ini yang akan ditunaikan,” ucapnya.

Selain itu, Muhaimin mengungkapkan, jika menang pilpres, akan ada sejumlah langkah yang diambil dalam menyempurnakan demokrasi di Indonesia. Ia melihat perlu adanya kesamaan di depan hukum dan pemerintahan.

Baca juga: ”Dunia Hitam” Pasca-pemungutan Suara Pemilu

”Jadi tidak ada lagi mahalnya mendapatkan keadilan, tidak ada lagi. Jadi ada kesamaan di depan hukum dan pemerintahan serta perundang-undangan,” katanya.

Selanjutnya, ia juga akan memastikan keadilan akses terhadap ekonomi dan sumber daya. Dalam iklim demokrasi semua harus terlibat atau berpartisipasi di dalamnya.

Terakhir, Muhaimin akan berupaya menjamin kebebasan berekspresi. ”Tentu saja kebebasan, tidak ada orang yang merasa takut dalam mengekspresikan, merasa aman dan merasa nyaman. Ini kesempurnaan demokrasi. Selain itu, dari sisi ekonomi harus kita benahi, pengangguran tidak besar dan semoga hilang, kemiskinan, lalu pemerataan,” ujar Muhaimin.

Persiapan panjang

Persiapan saksi pemilu juga sudah jauh-jauh hari dilakukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, sejak 10 tahun lalu partainya sudah memiliki kebijakan untuk menetapkan saksi pemilu yang bersifat permanen atau tetap. Para saksi juga diorganisasikan melalui Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN).

”PDI Perjuangan melalui BSPN terus melakukan rekrutmen, pelatihan, dan pemantapan saksi yg pelaksanaannya berjenjang melalui training of trainer (pelatihan pelatih) dan kemudian bergerak ke bawah. Semua diintegrasikan dengan sistem data base dan sistem teknologi informasi yang terintegrasi,” kata Hasto.

Ia menegaskan, kebijakan tersebut penting karena peran saksi terkait dengan peningkatan kualitas demokrasi. Mereka berperan dengan mengamankan setiap suara pemilih yang diberikan, baik kepada partai maupun pasangan capres dan cawapres.

Baca juga: Presiden Jokowi Perbolehkan Sukarelawannya ”Memanaskan Mesin”

Hasto menambahkan, persiapan saksi itu tidak hanya dilakukan di lingkup PDI-P, tetapi juga dalam konteks gabungan parpol pendukung Ganjar Pranowo, bakal capres yang dari PDI-P. PDI-P sudah berpengalaman mengorganisasikan saksi pilpres antarparpol pada dua pemilu terakhir. Saat ini, dengan bantuan teknologi, koordinasi itu dinilai akan lebih praktis dan minim kendala.

”Persoalan kerumitan akan muncul ketika jumlah partai yang mendukung lebih dari tujuh partai, dan semakin kompleks dalam pelaksanaan pemilu serentak,” kata Hasto.