Ketentuan umum dan tata cara perpajakan merupakan hukum formal yang menjadi ketentuan umum bagi pelaksanaan perundang-undangan perpajakan lainnya yang bersifat material dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

program semester kelas 5

SPT adalah istilah yang barangkali sudah tak asing lagi bagi wajib pajak atau mereka yang sudah memegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). SPT adalah singkatan dari Surat Pemberitahuan Tahunan. Regulasi mengenai setiap wajib pajak melaporkan SPT adalah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Kondisi topografi tanah kota purwokerto relatif datar, sehingga tidak terlalu sulit untuk pengaturan perkembangan kotanya. Letaknya juga cukup strategis, karena dilihat dari kegiatan transportasi/pergerakan manusia dan barang berada dipersimpangan jalur regional kota tegal dan cilacap. Dengan demikian, kota purwokerto dapat dijadikan sebagai pendorong perkembangan kota sekaligus menadikan purwokerto sebagai pusat pertumbuhan bagi kota-kota disekitarnya. Dari kebijakan Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah, Kota Purwokerto diarahkan sebagai pusat kota pertumbuhan bagi Wilayah Pembangunan V Jawa Tengah. Sedangkan bagi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten banyumas diarahkan sebagai pusat sub Wilayah Pembangunan (SWP) I. Letak kota purwokerto yang berada relatif ditengah-tengah dari kecamatan-kecamatan pengaruhnya, memiliki oaut/akses jalan yang cukup banyak menuju kota-kota kecamatan hinterlandnya. Hal ini merupakan potensi pengembangan yang cukup besar, sebab intensitas pergerakan manusia dan barang adalah merupakan salah satu indikasi/ukuran untuk menentukan besarnya korelasi anatar dua pusat pertumbuhan. Dengan akses jalan tersebut akan dapat mendukung perkembangan dan pengembangan kota. Oleh karena itu, sebagai kota pembangunan kota purwokerto mengalami perkembangan trasnportasi dan tata guna lahan yang signifikan terutama di jalan senopati – jalan dukuh waluh yang termasuk BWK (Bagian Wilayah Kota) IV meskipun bukan bagian pusat kota tapi perkembangan pergerakan transporatsi dari wilayah purbalingga kebanyakan melewati jalan tersebut yang mengakibatkan kepadatan saat jam tertentu selain faislitas jalan yang kurang perubahan tata guna lahan yang sudah direncakan sangat terlihat signifikan yang menganggu sistem transpotasi. Untuk megatasi hal seperti tu diperlukan jalur transportasi yang dapat dioptimalkan pergerakan transportas dan memaksmalkan tata guna lahan sekitar jalan tersebut .

This file for referensi village accounting