BATAM (16/09) - Ketua Umum Pengurus Pusat KAGAMA (Keluarga Alumni Universitas Gajah Mada), Sri Sultan Hamengku Buwono X menilai, strategi maritim Indonesia saat ini masih lemah. Hal ini terjadi karena Indonesia belum sepenuhnya memiliki empat komponen dasar sebagai basis negara maritim.
Empat komponen dasar tersebut, yaitu, masyarakat yang memiliki preferensi terhadap laut (maritime community), sumberdaya maritim, posisi geografis, dan political will pemerintah.
“Kita belum memiliki maritime community yang handal serta political will pemerintah yang jelas berorientasi kepada kemaritiman,” ungkap Sultan pada acara Seminar Nasional KAGAMA “Mewujudkan Kemandirian Indonesia Sebagai Negara Maritim yang Adil dan Makmur”, di Hotel Harris, Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Sabtu (14/9) lalu.
Dikatakan, empat komponen itu merupakan prasyarat bagi terciptanya pelabuhan-pelabuhan laut yang dinamis dalam sistem perdagangan internasional, armada perkapalan nasional dan angkatan laut yang kuat. Kejayaan sea power suatu bangsa berkorelasi langsung dengan kejayaan bangsa itu sendiri.
Pada masa lalu di era Sriwijaya, Majapahit hingga Demak, ‘Indonesia’ adalah negara besar dan disegani di dunia karena kuat secara maritim. Sayangnya, kondisi itu tertutup dengan potret kemiskinan yang melanda rakyat Indonesia serta paradigma darat (agraris) yang masih kuat melekat.
“Tidak adanya visi ini membuat pembangunan di sektor bahari hanya sekadar formalitas belaka,” terang Sultan.
Sementara itu Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB (Institut Pertanian Bogor), Prof.Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS menilai, manajemen pembangunan sektor kelautan dan perikanan sejak 8 tahun terakhir diwarnai oleh ketidak-sinambungan (setiap ganti pimpinan ganti kebijakan) atau salah urus. Maka, permasalahan mendasar di sektor ini, seperti kemiskinan nelayan, illegal fishing, overfishing, impor ikan dan kerusakan ekosistem pesisir, bukannya semakin berkurang, namun kian destruktif.
“Dayagunakan sumberdaya kelautan secara cerdas dan arif. Jika kita masih mengabaikan laut seperti selama ini, maka daya saing ekonomi Indonesia akan sulit ditingkatkan,” kata Rokhmin.
Wakil Gubernur Provinsi Kepri, Dr.H.M. Soerya Respationo, SH.,MH., menjelaskan, pengembangan Provinsi Kepri diantaranya melalui pengembangan kawasan Free Trade Zone serta pengembangan kawasan maritim Natuna, Anambas dan Lingga (NAL).
“Ini cukup mendukung dengan wilayah kita yang terdiri atas 96% lautan dan 4% daratan,” tutur Soerya.
Pelantikan Pengda KAGAMA Kepulauan Riau
Pada acara seminar nasional KAGAMA yang dibuka oleh Gubernur Kepri, Drs.H.M. Sani, juga dilakukan pelantikan Pengurus Daerah KAGAMA Kepri periode 2013 - 2017 yang diketuai oleh Soerya Respationo (alumnus Fakultas Hukum). Selain itu juga dilantik pengurus cabang KAGAMA dari Lubuk Lingga, Tanjung Pinang, Batam, Natuna, Anambas, Karimun dan Bintan. Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua Umum PP KAGAMA, Sri Sultan HB X didampingi Sekjend KAGAMA, Prof.Dr.Ir. Budi Santoso Wignyosukarto, Dip.He.
Sebelumnya, Rektor UGM Prof.Dr. Pratikno, M.Soc.Sc menyinggung kembali peran penting alumni dan mitra UGM di seluruh Indonesia dalam pendistribusian ilmu pengetahuan. Pratikno mengatakan, UGM akan selalu mengakar kuat dan menjulang tinggi. Mengakar kuat pada sisi ke-Indonesiaan dan budaya, sekaligus menjulang tinggi dengan prestasi maupun kontribusinya pada perubahan dunia.
“Indonesia kaya dengan sumber daya alam dan pengetahuan dari nenek moyang yang harus dilestarikan. Disinilah peran mitra dan alumni untuk mendukungnya,” katanya. (rsd)
Sumber : http://www.jogjaprov.go.id/